Sudah waktunya Pemerintah merubah cara pandangnya
dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Keberadaan
sekolah-sekolah umum (SMA/MA) dirasa sudah cukup dan tidak perlu
ditambah lagi. Kurikulum yang ada di sekolah-sekolah umum tidak
memperlihatkan arah yang jelas bagi para lulusannya kecuali untuk bekal
melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Hal ini pun sebenarnya
menjadi pertanyaan sebab bekal yang diperoleh dari pendidikan umum di
SMA/MA pada umumnya tidak cukup menjadi bekal para lulusan itu untuk
mengikuti perkuliahan kecuali jika di Perguruan Tinggi dilakukan
pengulangan secara mendasar (terutama untuk program studi tertentu).
Sebaliknya untuk lulusan sekolah kejuruan (yang katanya) difokuskan untuk memasuki lapangan kerja juga tidak sulit-sulit amat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Artinya dikotomi yang terjadi antara sekolah kejuruan dan sekolah umum dalam konteks melanjutkan pendidikan sangat bersifat tidak bijak.
Pertimbangan lain timbulnya pemikiran untuk mengurangi jumlah sekolah umum adalah ;
1. Jumlah usia produktif yang berlatar pendidikan umum lebih banyak (sesuai rasionalitas pendidikan umum dan kejuruan.
2. Lapangan kerja membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan praktis.
3. Kondisi cultur sebagian besar lulusan SMA/MA yang berorientasi menjadi Pegawai dalam jangka panjang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan kemandirian ekonomi negara ini.
4.dll.
Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dimaksudkan tidak sama persis seperti apa yang sudah dilakukan pada SMK. Tetapi lebih terfokus pada pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh wilayah dimana sekolah itu akan dibuka serta potensi penduduk dimana wilayah sekolah itu akan dibuka. Dalam hal ini ada beberapa contoh yang dapat diajukan yaitu;
a. pada wilayah berpotensi pertanian dan rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani wajar jika dibuka sekolah-sekolah pertanian, mulai dari tingkat menengah hingga ketingkat PT.
b. pada wilayah berpotensi perikanan dan rata-rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan wajar jika dibuka sekolah-sekolah perikanan mulai dari tingkat menengah hingga ketingkat PT.
c. pada wilayah berpotensi peternakan dan rata-rata penduduknya berprofesi peternak wajar jika dibuka sekolah peternakan mulai dari tingkat menengah hingga ketingkat PT.
Untuk lebih berkembang maka diwilayah potensi masing-masing tersebut dibuka pula sekolah-sekolah industri pertanian,industri perikanan,industri peternakan.
Rancangan pendidikan berbasis potensi ini menguntungkan dari segi pemanfaatan wilayah sebagai laboratorium dan tempat praktikum, dan efektifitas pemberdayaan SDM. Konsep ini memberi ruang untuk memadukan para akademisi dengan para praktisi baik yang sudah modern maupun tradisional sehingga tidak lagi mempertentangkan antara teori dengan praktik, antara prediksi dan kenyataan.
Yang lebih penting dari hal-hal tersebut diatas, konsepsi pendidikan berdasarkan potensi kewilayahan dan kependudukan ini akan memperlihatkan strategi dan prokyeksi pendidikan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan beberapa kepentingan yakni ;
1. kepentingan kemandirian ekonomi nasional dalam jangka waktu panjang
2. kepentingan rakyat dalam hal kemadirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
3. kepentingan negara dalam menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan
4. kepentingan daerah dalam kemandirian dalam membangun dirinya sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintahan pusat.
5. kepentingan dunia pendidikan itu sendiri dalam memperoleh kepercayaan rakyat atas semua program yang akan ia laksanakan.
6. kepentingan nasional dalam meningkatkan kewibawaan dan martabat negara dimata negara-negara lain secara lebih efektif dan progresif.
Perlu diyakini bahwa pendidikan umum banyak dipilih generasi muda lebih banyak didorong oleh ketidak pahaman tentang apa yang harus ia tekuni untuk menyelamatkan masa depannya serta minimnya pilihan-pilihan lain dari SMK yang sudah ada.
Konsep pendidikan berbasis potensi yang dimaksudkan ini tidak berarti menghilangkan pendidikan di bidang lainnya misalnya, bidang perdagangan,bidang ekonomi dll, tetapi lebih strategis jika ia ditempatkan diwilayah-wilayah kota-kota besar. Dan penempatan sekolah-sekolah sesuai dengan potensi itu tidak menutup kemungkinan bagi generasi muda yang bertempat tinggal diwilayah lain yang berpotensi berbeda untuk memasuki sekolah diwilayah dan potensi yang berbeda. Dengan konsepsi pendidikan berbasis potensi ini pula maka akan mudah untuk melakukan mapping pendidikan unggulan di Indonesia.
Revolusi pendidikan harus segera dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara dalam jangka waktu sangat panjang. Pendidikan Berbasis potensi ini sekaligus memperkuat cultur bangsa Indonesia yang sejak masa silam menjadi darah kekuatan hidup bangsa Indonesia. Dengan pelaksanaan konsep pendidikan berbasis potensi itu pula maka persaingan positif dari daerah-daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan tepat sasaran akan lebih mudah direalisasikan. Pelaksanaan konsep pendidikan berbasis potensi ini akan sangat mudah direalisasikan jika kemauan politik pemerintah daerah terus didorong dan diperkuat dengan dukungan DPRD dan Masyarakat.
Dengan pelaksanaan pendidikan berbasis potensi itu pula dukungan rakyat dapat diharapkan semakin meningkat sehingga pendidikan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban semata tetapi menjadi kebutuhan sehingga keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin nyata.
Sebaliknya untuk lulusan sekolah kejuruan (yang katanya) difokuskan untuk memasuki lapangan kerja juga tidak sulit-sulit amat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Artinya dikotomi yang terjadi antara sekolah kejuruan dan sekolah umum dalam konteks melanjutkan pendidikan sangat bersifat tidak bijak.
Pertimbangan lain timbulnya pemikiran untuk mengurangi jumlah sekolah umum adalah ;
1. Jumlah usia produktif yang berlatar pendidikan umum lebih banyak (sesuai rasionalitas pendidikan umum dan kejuruan.
2. Lapangan kerja membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan praktis.
3. Kondisi cultur sebagian besar lulusan SMA/MA yang berorientasi menjadi Pegawai dalam jangka panjang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan kemandirian ekonomi negara ini.
4.dll.
Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dimaksudkan tidak sama persis seperti apa yang sudah dilakukan pada SMK. Tetapi lebih terfokus pada pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh wilayah dimana sekolah itu akan dibuka serta potensi penduduk dimana wilayah sekolah itu akan dibuka. Dalam hal ini ada beberapa contoh yang dapat diajukan yaitu;
a. pada wilayah berpotensi pertanian dan rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani wajar jika dibuka sekolah-sekolah pertanian, mulai dari tingkat menengah hingga ketingkat PT.
b. pada wilayah berpotensi perikanan dan rata-rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan wajar jika dibuka sekolah-sekolah perikanan mulai dari tingkat menengah hingga ketingkat PT.
c. pada wilayah berpotensi peternakan dan rata-rata penduduknya berprofesi peternak wajar jika dibuka sekolah peternakan mulai dari tingkat menengah hingga ketingkat PT.
Untuk lebih berkembang maka diwilayah potensi masing-masing tersebut dibuka pula sekolah-sekolah industri pertanian,industri perikanan,industri peternakan.
Rancangan pendidikan berbasis potensi ini menguntungkan dari segi pemanfaatan wilayah sebagai laboratorium dan tempat praktikum, dan efektifitas pemberdayaan SDM. Konsep ini memberi ruang untuk memadukan para akademisi dengan para praktisi baik yang sudah modern maupun tradisional sehingga tidak lagi mempertentangkan antara teori dengan praktik, antara prediksi dan kenyataan.
Yang lebih penting dari hal-hal tersebut diatas, konsepsi pendidikan berdasarkan potensi kewilayahan dan kependudukan ini akan memperlihatkan strategi dan prokyeksi pendidikan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan beberapa kepentingan yakni ;
1. kepentingan kemandirian ekonomi nasional dalam jangka waktu panjang
2. kepentingan rakyat dalam hal kemadirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
3. kepentingan negara dalam menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan
4. kepentingan daerah dalam kemandirian dalam membangun dirinya sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintahan pusat.
5. kepentingan dunia pendidikan itu sendiri dalam memperoleh kepercayaan rakyat atas semua program yang akan ia laksanakan.
6. kepentingan nasional dalam meningkatkan kewibawaan dan martabat negara dimata negara-negara lain secara lebih efektif dan progresif.
Perlu diyakini bahwa pendidikan umum banyak dipilih generasi muda lebih banyak didorong oleh ketidak pahaman tentang apa yang harus ia tekuni untuk menyelamatkan masa depannya serta minimnya pilihan-pilihan lain dari SMK yang sudah ada.
Konsep pendidikan berbasis potensi yang dimaksudkan ini tidak berarti menghilangkan pendidikan di bidang lainnya misalnya, bidang perdagangan,bidang ekonomi dll, tetapi lebih strategis jika ia ditempatkan diwilayah-wilayah kota-kota besar. Dan penempatan sekolah-sekolah sesuai dengan potensi itu tidak menutup kemungkinan bagi generasi muda yang bertempat tinggal diwilayah lain yang berpotensi berbeda untuk memasuki sekolah diwilayah dan potensi yang berbeda. Dengan konsepsi pendidikan berbasis potensi ini pula maka akan mudah untuk melakukan mapping pendidikan unggulan di Indonesia.
Revolusi pendidikan harus segera dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara dalam jangka waktu sangat panjang. Pendidikan Berbasis potensi ini sekaligus memperkuat cultur bangsa Indonesia yang sejak masa silam menjadi darah kekuatan hidup bangsa Indonesia. Dengan pelaksanaan konsep pendidikan berbasis potensi itu pula maka persaingan positif dari daerah-daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan tepat sasaran akan lebih mudah direalisasikan. Pelaksanaan konsep pendidikan berbasis potensi ini akan sangat mudah direalisasikan jika kemauan politik pemerintah daerah terus didorong dan diperkuat dengan dukungan DPRD dan Masyarakat.
Dengan pelaksanaan pendidikan berbasis potensi itu pula dukungan rakyat dapat diharapkan semakin meningkat sehingga pendidikan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban semata tetapi menjadi kebutuhan sehingga keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin nyata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar